Mengapa Papua Penting bagi Partai Kebebasan Belanda?

Den Haag — Partai untuk Kebebasan PVV, pimpinan politikus anti-Islam, Geert Wilders, minta Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal bertindak lebih tegas dalam masalah Papua. Belanda wajib membantu rakyat Papua karena berutang secara moral. Demikian disampaikan PVV. Menurut Wim Kortenoeven, anggota parlemen dari Partai untuk Kebebasan PVV, ada dua alasan. Pertama, rakyat Papua korban rezim penindas. Mereka hanya meminta pengertian atas keinginan mereka, yakni otonomi. "Itu tidak aneh melihat posisi mereka di Indonesia," kata Kortenoeven seperti dikutip Radio Nederland, Rabu (26/10/2011).

Mobil patroli yang ditumpangi 3 personel polisi dan 2 petugas pengamanan PT Freeport Indonesia ditembaki di Mil 35 (Kilometer 56), areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (26/10) pukul 00.15. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu

Kedua, tahun 1963, Belanda memberikan beberapa janji politik kepada Papua terkait kemerdekaan. Belanda bahkan membantu merancang bendera untuk Papua, yaitu bendera Bintang Kejora. PVV prihatin dengan nasib rakyat Papua dan merasa wajib membantu rakyat Papua melihat hubungan panjang Belanda-Papua. Sayang, janji-janji itu tidak pernah ditepati. Kortenoeven menambahkan, Papua secara paksa digabung dalam NKRI, walaupun itu bukan keinginan rakyat. "Karena itu, kami menganggap mereka berhak menuntut otonomi," ujar Kortenoeven.

PVV ingin agar Uri Rosenthal turun tangan, yaitu dengan membahas masalah ini dengan rekan sejawatnya dari Indonesia. Dalam pembicaraan itu, Menlu Belanda harus mengangkat isu-isu berikut. Rakyat Papua tidak lagi boleh dianiaya seperti terjadi sekarang. Penindasan harus berhenti. Papua harus diberi kesempatan untuk bebas berbicara. Pengibaran bendera Bintang Kejora tidak lagi dilarang. Para pemimpin Papua yang ditangkap dalam protes pekan lalu harus dibebaskan.

Tidak sah

Menurut PVV, orang-orang itu ditangkap secara tidak sah. Para pemimpin itu ditahan karena memiliki pendapat politik tertentu. "Sebuah negara yang bersahabat dengan Belanda tidak boleh melakukan hal tersebut, dan memperlakukan warganya dengan sopan. Itu dasar persahabatan yang baik," kata Kortenoeven menjelaskan.

Belanda, khususnya Rosenthal, menurut anggota PVV ini, harus bersikap lebih tegas karena diplomasi diam-diam yang selama ini diterapkan sama sekali tidak berhasil. Rosenthal harus berani berkata, "Jika kalian tidak mau mendengar, kalian harus merasakan dampaknya. Penindasan terhadap kelompok-kelompok lemah Papua tidak bisa ditoleransi. Mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan tentara Indonesia."

Jika Indonesia tetap tidak mau mendengarkan seruan itu, maka sanksi bisa diberlakukan Belanda. Juga jika itu bisa merugikan hubungan dagang antara kedua negara. "Ini rakyat yang tidak berdaya. Lain hal jika ini menyangkut gerakan gerilya bersenjata berat yang menuntut pemisahan. Namun, ini hanya menyangkut orang-orang tidak berdaya yang hanya mau mengibarkan bendera. Untuk itu, mereka ditangkap, dipenjarakan, dan dianiaya karena menyanyikan lagu kebangsaan."

"Itu tidak bisa diterima," kata Kortenoeven. Walaupun demikian, ia juga menambahkan, tidak mau menyentuh integritas teritorial Indonesia, tetapi meminta pengertian atas keinginan otonomi kelompok-kelompok di Papua. Ditambahkan, jika rakyat Papua menyatakan ingin lepas dari NKRI dan melakukan perjuangan kemerdekaan, menurut PVV, itu adalah sebuah perkembangan yang tidak diinginkan dan harus dipikirkan betul-betul.

Kelompok minoritas

PVV ingin agar hubungan antara Indonesia dan Belanda tetap berlangsung seperti sekarang. Namun, pada waktu bersamaan, Partai untuk Kebebasan ini juga ingin agar posisi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, seperti Papua, membaik. "Kami ingin Indonesia berhenti menoleransi pembakaran gereja, kekerasan, dan ancaman terhadap kelompok Kristen yang kadang kala dilakukan pemerintah daerah."

Pemerintah pusat harus mengakhiri situasi itu. Pemerintah di Jakarta harus melindungi kelompok minoritas dari agresi pihak ketiga. Itu bisa pemerintah daerah, tetapi juga perseorangan. Pemerintah RI harus menjaga agar hukum ditegakkan. Demikian Wim Kortenoeven, anggota parlemen Belanda dari Partai untuk Kebebasan PVV, kepada John Tyler, wartawan Radio Nederland.

Sumber : internasional.kompas.com